Tanggapan Debat Pilpres Soal Tambang dan Energi

Okeh  

Setelah bahas dari sisi pertanian 

Sekarang kita coba lihat dan tanggapi statement-statement para kandidat capres dan cawapres dari sektor energy dan pertambangan.

Seperti biasa, perlu diingatkan bahwa tanggapan ini hasil analisa saya dan kawan-kawan yang ngepos di energy, jadi dari berbagai media yaaa..tapi emang ga ada wartawan PKS Piyungan atau VOA Islam sih di pos energi, gak tahu di pos lain ada wartawannya atau gak…eh tapi itu produk jurnalistik bukan sih ? Ya udah lah ya.

Dalam tulisan ini kita bakal jabarin apa yang terjadi sebenarnya, mana yang teori mana yang asal jeplak aja dari debat semalam. Pertama-tama, okelah kita lupakan sejenak soal mafia-mafia migas yang masih meliar itu. Anggap aja kedua kubu ada mafianya…dan kita tahu persis siapa aja mereka dan paling banyak serta biangnya berada di kubu mana, yang akhirnya bikin kita stand on the right side. Gitu.

Mari masuk ke masalah, soal Kedaulatan Energi . Begini rangkumannya :

Hatta :

·         Upaya renegosiasi untuk kemakmuran rakyat baik tambang migas maupun mineral

·         Upaya untuk meningkatkan cadangan dengan eksplorasi

·         Kembangkan sumur-sumur yang tua dengan EOR

·         Diversifikasi dengan naikkan porsi energi baru dan terbarukan dengan feed in tariff, pemberian insentif , dan lainnya.

·         Penghematan energi harus konsisten

·         Dalam tingkatkan eksplorasi, BUMN harus diberi porsi lebih

Jokowi :

·         Energi yang kita miliki sangat melimpah, utamanya gas bumi. Paling utama konversi BBM ke gas dulu.

·         Pembangunan infrastruktur gas mesti fokus, pipa menuju industri dan rumah

·         Penyelarasan dengan penyediaan transportasi publik yang baik untuk kurangi kemacetan dan konsumsi bahan bakar

·         Pengembangan energi baru terbarukan dari tanaman-tanaman seperti cantel

·         Biofuel, insentif jangan hanya untuk BBM tapi juga biofuel

JK : (bertanya pada Hatta)

Mengapa produksi minyak jeblok sampai dengan 800 ribu barel per hari ? Subsidi makin bengkak, apa yang terjadi ?

Hatta :

·         Declining produksi sudah terjadi sejak jaman kita (ciyeeeee), waktu itu 900 ribu barel per hari

·         Sumur2 migas dulu declining rate 12 persen, sekarang turun 3 persen. 2015 awal bakal naik jadi 1 juta barel

·         Proyek 10 ribu MW itu terburu-terburu, tapi listrik kita membaik saat ini sudah mencapai 54 ribu MW

·         Harus diversifikasi energi, insentif ebtke mesti diberikan

Hatta : Renegosiasi dan Renegosiasi Gas Tangguh ke Fujiyan (FYI Gas Tangguh banyak yeee)

Hatta : (bertanya pada JK), Renegosiasi kontrak yang lalu-lalu banyak merugikan setuju tidak untuk investigasi ?

JK : Silahkan saja diusut

Jokowi : Justru perlu diusut, kita tahulah siapa yang bermain di tambang dan kelompok kepentingan di situ. Kalau kelompok itu masih ada dan mengatur, ya sampai kapanpun masih begitu. Koalisi kami tanpa syarat dan tidak terganggu kontrak apapun.

Prabowo : Terima Kasih Pak SBY, Renegosiasi Tangguh berhasil per 1 Juli jadi US$ 12 dolar

Hatta :  Yang penting itu kelompok kepentingan harus terbuka dan jelas akuntabilitasnya (??)

JK : Soal Newmont sudah kami putuskan waktu itu diambil BUMN, tapi justru jadinya ke daerah dan swasta yang gak jelas. Tidak ada yang spesisial dari Tangguh, memang bunyi kontraknya begitu setiap 4 tahun di renegosiasi. Saya 2008 juga ke Cina ketemu Wu Jin Tao untuk renegosiasi. Jadi wajar.

Oke itu rangkuman isinya , mari kita bedah satu-satu…

Pertama-tama saya kecewa ama kedua kandidat karena komitmen mereka yang tinggi terhadap energi tidak disertai dengan pernyataan untuk kembali menaikkan harga BBM di periode mereka nantinya. Padahal, bisa dipastikan kebijakan ini sulit untuk dihindari di periode mereka nantinya.

Cara paling mudah mengetahui mereka memiliki komitmen terhadap sektor energi adalah dengan menaikkan harga, semakin mahal maka beban subsidi yang ditanggung negara akan turun, sekarang aja untuk energi subsidinya mencapai kisaran Rp 246 triliun untuk dibakar oleh mobil-mobil yang bikin macet jalanan.

Dengan fluktuasi harga minyak, pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi, konsumsinya akan terus melonjak. Emang sih kewajiban negara buat memberi subsidi warganya, tapi ketimbang ratusan triliun dibakar begitu aja lebih baek (ala JK) itu untuk kesehatan, pendidikan, subsidi pangan, dan bangun infrastruktur. Angka segitu, kita bisa bangun infrastruktur untuk menyambung Pulau Jawa dan Sumatra dan meningkatkan aktivitas serta memperluas pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Lagian ya, diversifikasi energi seperti yang diumbar-umbar para kandidat gak akan bisa jalan selama energy fosil masih diberi harga yang murah.

FYI, saya dan kawan-kawan termasuk orang yang #bikinrame dan ngomporin pemerintah supaya naikkin harga BBM sejak dua tahun lalu karena waktu itu harga minyak lagi tinggi-tingginya. Udah subsidi bengkak, konsumsi makin tinggi…eh duitnya malah dinikmatin oleh mafia migas. Mending naikkin harga dan sisa duit APBN masuk ke negara. Nah, kebijakan ini…kerap kali mentok di Menko (siapa ya?), padahal dari ESDM, Pertamina dll udah teriak-teriak dari dulu.

Jadi ingat, diversifikasi akan percuma….selama Bapak-Bapak masih beri bahan bakar fosil harga murah!

Kedua : Masalah Renegosiasi Tambang dan Migas

Hadooooooooh, panjang ini masalah. Gimana mulainya ya, ehm… Dear Bapak Hatta, sebagai ketua Tim Renegosiasi apakah saat bapak meninggalkan posisi Menko sudah ada kontrak renegosiasi yang diteken ? Yup, jawabnya belum.

Iya, tapi bukan artinya bapak gak kerja, sampe empat tahun loh tim bolak-balik melobi kontraktor tapi kesannya gak gol-gol padahal berkasnya udah di meja Bapak..gimana ya Pak ?

Saya nulis ini sampe 3 kali ganti dirjen, 2 kali ganti menteri, dan ketemu beberapa CEO kontraktornya langsung mulai dari tambang-tambang kecil sampe tambang besar seperti Vale, Newmont sampai dengan Freeport.

Renegosiasi tambang itu amanat undang-undang, ada 6 poin yang ditekankan ; divestasi, jangka waktu, royalti, tingkat komponen dalam negeri, luas wilayah, serta kewajiban pengolahan dan pemurnian (smelter).

Tepat sekali ketika Pak Hatta bilang lebih suka kata renegosiasi ketimbang perpanjangan kontrak, soalnya renegosiasi hanya berlaku sampai jangka waktu kontrak yang sebelumnya disepakati berakhir.( Berarti kontrak-kontrak tahun 90an yang waktu itu diteken oleh Mertuanya Bapak Prabowo, jadi kalau mau diusut kenapa bisa teken kontrak begitu jaman dulu..usut!).

Nah, rata-rata kontrak yang diteken itu akan berakhir di periode 2020an, setelah itu kontrak-kontrak karya itu akan berganti menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Dengan status baru itu, pemerintah tidak lagi sejajar dengan Freeport CS..tapi jadi di atasnya.

Bicara renegosiasi, salah satu poinnya adalah masalah divestasi . Buat kontraktor-kontraktor itu sebenarnya bukan perkara berat. Vale, Freeport, dan Newmont sudah sepakat untuk divestasi dengan porsi sesuai peraturan. Masalahnya justru di pemerintahnya sendiri, nanti divestasinya untuk apa dan siapa ?

Freeport misalnya , saat ini sebanyak 90,64 persen saham PT Freeport Indonesia dimiliki oleh Freeport McMoran Copper & Golden Inc.  Sedangkan sisanya sebesar 9,36 persen dimiliki oleh pemerintah Indonesia sejak 1967.

Dalam kontrak perpanjangan 1991, Freeport wajib divestasi saham sebesar 9,36 persen dalam 10 tahun pertama sejak 1991. Dan tahap kedua sejak 2001 harusnya Freeport lepas saham sebesar 2 persen setiap tahun hingga 51 persen ke pemerintah.

Divestasi tahap pertama dibeli oleh PT Indocopper, anak usaha Bakrie. Terus , ya namanya juga Bakrie, ini saham dijual lagi dan akhirnya sampe ke tangan Freeport lagi. Haish!

Divestasi tahap dua urung dilaksanakan gara-gara ada PP 20 Tahun 1994 dari Mertua Pak Prabowo yang membolehkan perusahaan asing punya saham 100 persen! See…jadi kalo mao diusut kontrak-kontrak yang merugikan negara..usut!! Tapi hati-hati gagal rujuk nanti Pak Prabowo ama Bu Titik.

Divestasi Newmont ? Aduh sisa 7 persen aja belom tereksekusi sampe sekarang. 24 persen dimiliki oleh Bakrie dan konco-konconya, terus 7 persen ini dengan kedok daerah nantinya bakal lari ke dia juga. Pengalaman di Freeport ga cukup ? Harusnya pemerintah aja yang ambil. Saya ingat bener Pak Agus Marto berjuang sendirian supaya bisa diambil pemerintah, tapi Pak Hatta sebagai Menko justru minta dikasih ke daerah. Hiks L -> USUT!!

Migas, Tangguh ? Seperti kata Pak JK, nothing special…hehehe memang sudah seharusnya di renegosiasi. Kalau waktu itu ga ada Fujiyan yang beli, LNG kita ga ada yang pakai..infrastruktur dalam negeri belum siap. Makanya diantisipasi dalam kontrak tiap 4 tahun sekali direnegosiasi, harganya sekarang baru jadi US$ 8 per MMBTU kok….masih tetep di bawah harga pasar.

Lalu soal kontrak tangguh, jangan lupa kontrak ama BP train 1, train 2 dan train 3. Itu gelar Pak SBY dari Kerajaan Inggris gimana ? Skema kontraknya akhirnya oleh KPK minta diubah, kok gak disinggung yaaa~~

Masalah berikutnya :  Janji 1 Juta Barel Minyak per hari di 2015, tingkatkan cadangan eksplorasi dan EOR!

Dear Pak Hatta, nonsense!!!!

Itu semua sudah dilakukan dan hasilnya nihil, mau diulang Pak janji manisnya bertahun-tahun lalu ? Maaf,  kalo bapak yang mimpin bisa-bisa rencana saya nikah ketunda lagi.

Dalam hal ini Bapak pasti berharap penuh sama Blok Cepu ya yang potensinya bisa mencapai 165 ribu per hari…errrrrrr itu masih tahap EPC sekian-sekian dan perizinan masalahnya ada di Bapak…huhuhu. Lagian Pak, logikanya sekarang aja produksi 800 ribu kurang, dan pasti ada decline rate (okelah 3 persen seperti klaim Bapak), terus tambah Cepu..belom sejuta juga kali Pak.

Bapak sebagai Menko pasti tahu, untuk urus migas ini perizinannya sampe 286 biji! Ini sebenarnya Bapak bisa benahin dan pangkas birokrasinya waktu jadi Menko. Tapi bapak, as usual, do nothing.

Soal menggenjot produksi minyak mau gak mau harus ada eksplorasi baru, kita belum ada sudah bertahun-tahun. EOR dan decline rate turun? Sebentar Pak, ada masukan teknis dari temen saya :

Yang namanya meningkatkan cadangan dengan eksplorasi supaya ke depannya produksi naik itu emang secara teori begitu sih. Cuma masalahnya, tiap kementerian sektor ekonomi aja ga kompak buat itu. Udah tau eksplorasi sulit, tiba-tiba jeder keluar  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 mengenai PBB yang menyatakan perusahaan-perusahaan migas harus membayar PBB dengan memperhitungkan seluruh luas wilyah kerja lepas pantai walaupun belum dimanfaatkan seluruhnya.

Gegara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akhir Juni 2013 kemarin mengeluarkan tagihan PBB untuk 2012-2013 mencapai total sebesar Rp 2,6 triliun kepada 15 perusahaan hulu migas yang mengoperasikan 20 blok eksplorasi lepas pantai. Besaran PBB setiap blok berkisar Rp 40 miliar hingga Rp 190 miliar. Jumlah ini melebihi anggaran untuk kegiatan ekplorasi di Blok itu sendiri.

Setelah diprotes, Ditjen Pajak menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2013 berlaku sejak 1 Januari 2014 yang menyebutkan PBB hanya dikenakan pada wilayah migas yang digarap saja. Ini pun, ternyata masih bermasalah, soalnya perusahaan minyak masih dikenai pajak badan bumi lagi. Cadangan migas aja belum ketemu, udah kena pajak bejibun, ya maklum aja pada males eksplorasi. Anggaran eksplorasi aja Cuma 10-14% dari total investasi. Sinergi antara kementerian dan instansi ekonomi ini iki piye Pak ? Kan Bapak Menkonya…..waktu itu

  

Trus cita-cita produksi 1 juta barel per hari, menurut Inpres 2/2012 ini harusnya terjadi pada 2014 ini. Dalam instruksinya, Presiden memberikan tugas kepada 11 menterinya untuk mendukung pencapaian target. Instruksi juga diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), BP Migas, gubernur dan bupati/walikota. Kementerian dan instansi diperintah untuk melakukan berbagai upaya dan berkoordinasi sehingga produksi minyak nasional bisa mencapai 1 juta bph pada 2014. Jadi semua pejabat yg tertulis (termasuk Menko) harusnya disebut tidak menjalankan instruksi presiden dong yaa. Habis belom tercapi juga.

Masalah EOR :

 EOR itu biarpun berhasil dilaksanakan (katakanlah dengan sedikit keajaiban) dalam waktu satu dua tahun. Tidak akan bisa berkontribusi secara signifikan pada peningkatan produksi nasional. Bicara soal decline rate, Pak Hatta mengklaim katanya pemerintahan SBY berhasil mengerem dari 12 persen menjadi 3 persen, lah kenapa banyak negara bisa sukses meningkatkan produksi meskipun juga mengalami decline rate? Brazil misalkan, sebentar lagi akan menjadi eksportir minyak lagi karena penemuan yg sangat signifikan beberapa tahun lalu. Kenapa di Indonesia tidak bisa? Apa alasannya bener-bener karena kita tidak punya cadangan lagi atau karena kurang giat mencari? 

Persoalan utama dalam hal ini adalah bobroknya iklim investasi, terutama pada fase eksplorasi. Bukannya dikasih insentif tapi malah belum nemu tapi sudah kena pajak ini itu. Belum lagi harus bagi-bagi ke pemda. Padahal resiko saat eksplorasi tidak ditanggung negara lho. Ini yang harus disoroti. Pasangan mana yang kira-kira lebih riil gagasannya untuk membuat iklim investasi jadi lebih sejalan dengan nafsu meningkatkan produksi.

Saya mau tambah data aja untuk membuktikan klaim decline rate dan pernyataan Pak Hatta yang bilang produksi minyak turunnya justru lebih tinggi jaman Pak JK.

Realisasi lifting 2004 : 1,040 juta barel per hari, 2009 : 949 ribu barel, 2014 818 ribu per barel.

Jadi turunnya di mana ?

Intermezzo ; itu 1 juta barel 2004 pas saya lulus SMA. Mestinya begitu kelar sekolah langsung kawin aja…aish.

Proyek Diversifikasi Listrik ke EBTKE :

Dear Pak Hatta, insentif yang bapak sebut-sebut itu…untuk pengembangan panas bumi, mentok di meja bapak hampir setahun lalu. Sekian.  (Kalau bapak teken itu mungkin saya percaya janji bapak).

Tapi sejujurnya, kita jangan berharap tiba-tiba listrik di Indonesia semuanya dari EBT. Tidak mungkin menggantikan 54 ribu MW (kata Pak Hatta) dengan EBT semua. Panas bumi aja potensinya Cuma 29 ribu MW, itu yang bisa dikembangkan aja 10 ribu MW (sisanya ada di hutan lindung, ga bisa lah dibor, nanti didor pecinta lingkungan).

Di atas kertas sih yah, potensi EBT indah banget. Selain panas bumi, tenaga air 75.670 mw, mini/mikro hidro 769,69 mw, biomass 49.810 mw, surya 4,8 kWh/m2/hari, angin 3-6 m/s, uranium 3.000 mw/t. Yang udah dimanfaatkan, panas bumi 1.189 mw, air 5.705,29 mw, mini/mikro hidro 217,89 mw, biomass 1.618,4 mw, surya 13,5 mwp, angin 1,87 mw, uranium 30 mwt. Buat ngembangin itu butuh harga yang bagus. Bapak harusnya udah tahu sih soal ini…tapi yo nopo meneng waeee Pak ?

Konversi BBM ke Gas :

Jujur, ini program yang paling masuk akal untuk saat ini kalau mau selamatin energi kita….Gak usah banyak omong kayanya, kalau dulu Pak JK sebagai Wapres gak ngotot minyak tanah diganti elpiji, mungkin subsidi kita saat ini lebih parah dan gas ga bisa optimal di dalam negeri.

Usul Pak Jokowi harus diakui lebih unggul dengan membangun infrastruktur gas agar gas bisa dimanfaatkan sebanyak-banyaknya.

Selama ini pembangunan infrastruktur gas selalu berbelit di masalah izin, supply dan pasar. Apalagi sekarang ada dua perusahaan pelat merah yang berkompetisi, yaitu PGN dan Pertagas, yang susah banget diatur.

Tapi saya belajar dari pembangunan pipa di DKI Jakarta dan Pak Jokowi yang ternyata bisa mendamaikan kedua perusahaan gas itu supaya nurut dan bangun bareng-bareng, semoga Pak Jokowi bisa bawa itu ke tingkat nasional nantinya. Amin.

Benar kata Pak Jokowi, pasokan gas kita sangat berlimpah ketimbang minyak. Jadi memang sudah seharusnya mengejar pembangunan infrastruktur gas dan menyiapkan pasarnya agar ketergantungan terhadap minyak bisa berkurang.

Sembari menunggu infrastruktur gas, memang sangat tepat konsep penyediaan transportasi public yang lebih layak agar masyarakat beralih ke kendaraan umum dan hemat bahan bakar.

Usulan kebijakan Pak Jokowi ini memang tidak istimewa dan wah, tapi memang kebijakan sederhana seperti ini yang kita butuhkan sebagai tahap awal memperbaiki energi di dalam negeri. Simple.

Bukan janji-janji luar biasa yang semestinya bisa ditangani sewaktu punya kuasa tapi malah dijadikan bahan dagangan untuk dapat kekuasaan yang lebih tinggi. Huff.